JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden RI Terpilih periode 2019-2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dengan demikian, pemerintahan 2 dekade Presiden Joko Widodo pun sampai ke ujungnya.
Di akhir masa jabatannya, masyarakat dan sejumlah pihak mulai mengevaluasi kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, salah satunya terkait isu kemiskinan yang masih rentan terjadi di tanah air
Di awal pemerintahannya tingkat kemiskinan di 2015 mencapai 11,25% atau setara dengan 28,59 juta orang.
Kemudian, tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan secara konsisten hingga 2019 dengan mencapai 9,41% atau setara dengan 25,14 juta orang.
Namun, adanya pandemi Covid-19 akhirnya menyebabkan lonjakan kemiskinan hingga 9,78% pada bulan Maret 2020 dan puncaknya terjadi pada 2021 dengan 10,14%. Setelah itu, angka kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,54% di bulan Maret 2022.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024, tingkat kemiskinan turun menjadi 9,03% dengan jumlah penduduk miskin mencapai 25,22 juta orang.
“Tingkat kemiskinan Maret 2024 sebesar 9,03% merupakan tingkat kemiskinan yang terendah dalam satu dekade ini,” tutur Plt. Sekretaris Utama BPS Imam Machdi
Plt. Sekretaris Utama BPS Imam Machdi menjelaskan bahwa penurunan garis kemiskinan sulit tercapai karena dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas pokok selama periode Maret 2023-2024. Hal ini berdampak pada tingkat konsumsi dan pengeluaran masyarakat yang akhirnya terlihat pada angka kemiskinan.
“Kenaikan harga beberapa komoditas pokok ini tentu mempengaruhi tingkat konsumsi dan pengeluaran masyarakat yang tercermin dari angka kemiskinan,” tutur Imam
Dengan begitu, selama dua periode kepemimpinan Jokowi, angka kemiskinan Indonesia hanya turun sebesar 2,2% dan target di periode kedua kepemimpinannya belum tercapai.
Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan indikator kesejahteraan masyarakat Indonesia yang mengalami peningkatan signifikan. Bahkan tingkat pengangguran di negeri ini diklaim mengalami penurunan menjadi 4,8% di tahun 2024.
Selain, tingkat pengangguran, ia juga mengklaim bahwa angka kemiskinan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 9,03% di tahun 2024. Sementara angka kemiskinan ekstrem pada 2024 turun menjadi 0,83%.
Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga akan menerapkan beberapa kebijakan Presiden Jokowi yang bakal diteruskan Prabowo antara lain Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, program Mekaar dari PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Prabowo juga akan menyiapkan kredit usaha untuk pertanian, peternakan, perikanan, kredit usaha perkebunan, nelayan, masyarakat pesisir, UMKM, kredit usaha start up dan kredit Milenial.
Pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal menggelontorkan anggaran sampai Rp 800 miliar per hari untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang digawangi Badan Gizi Nasional ini dinilai bakal menjadi bagian dari investasi besar pemerintah dalam memperkuat sumber daya manusia (SDM) melalui penyediaan makanan bergizi secara gratis kepada jutaan penerima. Pemberian makan bergizi gratis juga dinilai cara mengurangi kemiskinan dan stunting.
